Detusoko Barat Bakal Jadi Desa Antikorupsi Pertama di NTT

Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Dr.dr. Agustinus G. Ngasu M.Kes. MMR mewakili Bupati Ende didampingi Ketua Tim observasi dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementrian Kemendes PDTT dan Pejabat yang mewakili Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, membuka kegiatan Bimbingan Teknis Program Desa Antikorupsi ”Nua Eo Sengu Ola Eo Waka Dau Iwa Ate Nara Leka Ngawu Ata”, Desa Detusoko Barat, di Aula Kantor Camat Detusoko, 20 Juli 2022.

 

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah, Bupati Djafar Achmad mengatakan pemberlakuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat membantu pemerintah kabupaten, dimana desa telah diberikan ruang seluas-luasnya dan kewenangan penuh untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri terutama mengatur dan mengelola alokasi dana desa dengan besaran yang fantastis.

 

 

Menurutnya alokasi dana desa dengan jumlah yang besar bukan tidak mungkin disalahgunakan oleh para pengelola keuangan dana desa. “Terkait dengan besarnya anggaran yang dikucurkan ke desa, ada sinyalemen yang berkembang di tengah masyarakat bahwa korupsi sekarang sudah berpindah ke desa. Sinyalemen tentunya bukan tanpa alasan, mengingat belakangan ini banyak kasus-kasus korupsi atau penyelewengan keuangan menimpa Kepala Desa dan Bendahara Desa”, Ujar Bupati Djafar.

 

 

Lebih Lanjut Bupati Djafar mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dana desa sangat diperlukan. Masyarakat desa berhak tahu dana desa yang mengalir kedesanya, peruntukannya jelas dan benar-benar dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana desa.

 

 

Bupati Djafar juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya Kegiatan bimtek dan sosialisasi ini sehingga peserta dalam hal ini pengelola dana desa yaitu Kepala Desa dan perangkatnya dapat memahami secara jelas terkait mekanisme penggunaan dana desa sehingga menghindari terjadinya korupsi.

“Korupsi bukan hanya pada penyalahgunaan keuangan desa tetapi juga termasuk kesalahan administrasi. Ini yang harus dicegah dan dihindari”, tegas Bupati Djafar.

 

 

Sementara itu Ketua Tim Observasi dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Friesmount Wongso, ketika diwawancara endekab.go.id mengatakan Bimbingan Teknis terkait dengan Desa Percontohan Anti Korupsi di Desa Detusoko Barat dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 20 – 21 Juli 2022, dan akan dibagi beberapa sesi, yaitu sesi untuk kelompok peserta Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Adat/mosalaki dan Tokoh Perempuan yang ada di Desa Detusoko Barat.

“Dari empat sesi ini kami harapkan nanti bisa saling bahu membahu bersama aparatur desanya. membangun untuk menjadikan Desa Detusoko Barat menjadi Desa Anti korupsi yang pertama di Nusa Tenggara Timur. Kami harapkan Desa Detusoko bisa menjadi contoh bagi desa-desa di Kabupaten Ende dan di seluruh desa yang ada di Nusa Tenggara Timur”, ujar Wongso.

 

 

Ketika ditanya paramater apa yang dipakai KPK menunjuk Detusoko Barat menjadi Desa yang berpotensi menjadi salah desa percontohan anti korupsi, Wongso menjelaskan bahwa berdasarkan hasil masukan Pemerintah Provinsi dan Konsultan dan survei awal KPK.

“Desa Detusoko Barat ini kita pilih berdasarkan masukan Pemerintah Provinsi dan konsultan. Setelah mendapatkan masukan dari

Wongso, KPK melakukan survei dan observasi, awalnya di dua desa yaitu Desa Detusoko barat dan Desa Nangenesa, berupa Survei Penilaian integritas. Dilihat dari indikator penilaian yang ada kita melihat potensi untuk dapat dijadikan pilot project pertama di NTT itu adalah Detusoko barat dengan adanya banyak penghargaan nasional dan cara tata kelolah dan sebagainya,” Jelas Wongso.

 

 

Lebih lanjut Wongso menyinggung bahwa untuk menjadikan Desa Detusoko Barat sebagai Desa Anti Korupsi yang definitif, harus memenuhi 5 Indikator dan 18 Sub Indikator, seperti tata laksana desa, tata pengawasan, sampai dengan kearifan lokal yang ada.

“Setelah kita lakukan bimtek di tanggal 20 – 21 Juli ini kita akan melakukan penilaian dua bulan ke depan, apa Desa Detusoko Barat betul-betul siap sebagai desa contoh anti korupsi berdasarkan indikator yang ada dengan bobot nilai yang kita sudah tentukan yaitu 90. Bila sesuai akan ditetapkan secara definitif sebagai Desa Anti Korupsi dan di akhir tahun ada penghargaan dari KPK bersama Kementerian Desa dan PDTT, Kementrian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menjadi desa yang dihargai sebagai Desa Anti Korupsi”, tambah Wongso sembari berharap semua stakeholder daerah, termasuk pemerintah kabupaten, kecamatan dan seluruh masyarakat mendukung kegiatan tersebut.

 

DusRangga/DiskominfoEnde

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.

Kepala BPKAD

Kepala BPKAD
Drs. Bunganus Maurits Bunga M.Si

BANNER

Kab. EndeLPSE KABUPATEN ENDEENDE KABPemprov Ntt

POLLING

Siapa Calon Presiden Indonesia 2019 Pilihanmu
  Prabowo
  Jokowi
  Agus Yudhoyono
  Tuan Guru Bajang